BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Makalah
Kata sejarah
berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang berarti pohon,
artinya sebuah pohon yang terus berkembang dari tingkat yang sederhana ke
tingkat yang lebih kompleks atau lebih maju. Dalam bahasa
Inggris, kata sejarah (history) berarti masa lampau umat manusia. Dalam bahasa
Jerman, kata sejarah (geschicht) berarti sesuatu yang telah terjadi.
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh W.J.S.
Poerwadaraminta menyebutkan bahwa sejarah mengandung tiga pengertian sebagai
berikut:
1. Sejarah
berarti silsilah atau asal usul.
2. Sejarah
berarti kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau.
3. Sejarah
berarti ilmu, pengetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian atau peristiwa
yang benar-benar terjadi pada masa lampau.
Dalam kata lain
sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau
kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia.
Dalam kehidupan manusia, peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang
abadi, unik, dan penting. Peristiwa
yang abadi; peristiwa sejarah tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang
masa. Peristiwa yang unik;
peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali dan tidak pernah terulang persis sama
untuk kedua kalinya. Peristiwa
yang penting; peristiwa sejarah mempunyai arti dalam menentukan kehidupan orang
banyak.
B.
Tujuan dan Manfaat Penulisan
Pada dasarya
tujuan penulisan makalah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan
khusus. Tujuan umum dalam penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi salah
satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Manajemen Informatika.
Adapun tujuan
khusus dari penyusunan makalah ini adalah:
1.
Untuk mengetahui
bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia pra kemerdekaan.
2.
Untuk mengetahui
peristiwa – peristiwa heroik pasca kemerdekaan.
3.
Untuk mengetahui
bagaimana sejarah pada masa orde lama.
4.
Untuk mengetahui
bagaimana sejarah pada masa orde baru
BAB II
PEMBAHASAN
SEJARAH SINGKAT BANGSA INDONESIA
A.
Masa Pra Kemerdekaan
1.
Kedatangan Bangsa-bangsa Eropa
a.
Kedatangan dan Masa Bangsa Portugis
Sebelum Indonesia Merdeka, negara Republik Indonesia ( RI )
sempat merasakan sakitnya dijajah oleh beberapa negara asing yang tidak ingin
Negara Indonesia Merdeka. Dimulai dari Portugis yang pertama kali tiba di
Malaka pada tahun ratusan tahun yang lalu yaitu 1509. Portugis saat itu
berhasil menguasai Malaka pada tahun 10 Agustus 1511 yang dipimpin oleh Alfonso
De Alburquerque. Setelah menguasai Malaka, saat itu portugis kembali dan mulai
bergerak dari Madura sampai ke Ternate, bangsa Indonesia melakukan berbagai dan
semua cara untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Salah satu
perlawanan yang terkenal saat itu adalah perlawanan Fatahillah yang berasal
dari Demak di Sunda Kelapa ( sekarang menjadi Jakarta ). Fatahillah berhasil
memukul dan membuat perlawanan sehingga bangsa portugis mundur ketakutan, dan
mengambil kembali wilayah Sunda Kelapa lalu diubah oleh Fatahillah menjadi
Jayakarta.
b.
Masa Bangsa Spanyol
Pada saat itu keberhasilan Portugis
mendorong semua bangsa - bangsa Eropa yang lain untuk ikut mencari untung. Jika
Portugis lebih memusatkan perhatian di Ternate, Spanyol akan lebih tertarik
bersekutu dengan Tidore. Saat Spanyol lebih tertarik bersekutu dengan Tidore
terjadilah persaingan antara Portugis dengan Spanyol di wilayah kawasan Maluku.
Lalu Spanyol mendirikin benteng di Tidore untuk berjaga - jaga jiga ada
perlawanan dari Portugis, pembangunan benteng yang dibuat Spanyol semakin
memperuncing persaingan antara persekutuan Portugis dengan Ternate dengan
Spanyol dan Tidore. Akhirnya pada saat itu terjadi pertempuran pada tahun 1527
antara Ternate dengan bantuan Portugis melawan Tidore yang dibantu oleh bangsa
- bangsa Spanyol. Benteng yang saat itu dibangun oleh Spanyol di Tidore kini
direbut oleh persekutuan Ternate dan Portugis.
Namun saat itu akhirnya mereka yaitu
Spanyol dan Portugis mulai berpikir dan menyadari kerugian yang
ditimbulkan akibat persaingan dan perlawanan itu. Untuk mengatasi masalah
tersebut, saat itu pada tahun 1534 mereka keduanya menyepakati perdamaian, Lalu
saat itu langsung diadakanlah Perjanjian Saragosa. Isi perjanjian itu antara
lain;
1) Maluku
menjadi daerah pengaruh dan kegiatan Portugis.
2) Spanyol
harus mulai meninggalkan Maluku dan memusatkan diri di Filipina.
3) Perjanjian
ini semakin mengokohkan kedudukan Portugis di Maluku.
c.
Masa Pemerintahan penjajahan Oleh Belanda
Pada saat itu akhirnya masa penjajahan Portugis di
Indonesia berakhir sudah pada tahun 1602. Waktu itu setelah negara Belanda
pertama kalinya masuk ke wilayah Indonesia, saat itu Belanda masuk ke Indonesia
melalui Banten di bawah pimpinannya Cornelius de Houtman. Waktu itu Belanda
sangat ingin sekali merebut dan menguasai pasar yang banyak rempah-rempah
di Indonesia dengan mendirikannya Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) di
daerah Banten pada tahun 1602. Karena saat itu pasar di daerah Banten mendapatkan saingan yang cukup berat dari
pedagang Tionghoa dan inggris, lalu kantor VOC pindah jadi ke daerah Sulawesi
Selatan. Disana di Sulawesi Selatan, VOC mendapatkan perlawanan dari Sultan Hasanuddin.
Setelah berpindah-pindah tempat, akhirnya VOC sampai di Yogyakarta. Di
Yogyakarta, VOC menandatangani perjanjian Giyanti yang isinya adalah Belanda
akan mengakui mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwo no satu. Perjanjian
Giyanti juga akan memecah kerajaan Mataram menjadi Kasunan Surakarta dan
Kasultanan Yogyakarta. Lalu, pada akhirnya VOC dibubarkan pada tanggal 1
Januari 1800 setelah Belanda dikalahkan oleh Perancis.
Setelah VOC dibubarkan, penjajahan Belanda tidak pernah
berhenti - berhenti. Belanda saat itu menunjuk seseorang yaitu yang bernama
Daendels sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda. Pada saat itu masa Deandels,
semua masyarakat Indonesia dipaksa keras untuk membuat sebuah jalan raya dari
Anyer sampai Panarukan. Namun pada waktu itu masa pemerintahan Daendels tidak
berlangsung lama sekali sehingga digantikan oleh seseorang yang bernama
Johannes van den Bosch. Dan waktu itu pula Van den Bosch menerapkan semua
sistem tanam paksa ( cultuur stelsel ). Dalam sistem tanam paksa, setiap semua
desa harus menyisihkan sebagian bahkan setengah tanahnya untuk ditanami
komoditi ekspor khususnya tebu, kopi, nila. Hasil tanaman ini kemudian akan
dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan
diperkirakan yaitu ( 20% ) dan hasil panen itu kemudian diserahkan kepada
pemerintah kolonial.
d.
Masa Pemerintahan Seluruh penjajah Jepang
Pada saat itu
setelah 350 tahun lamanya Belanda kembali menguasai dan menjajah Indonesia,
namun pemerintahan Belanda di Indonesia kini kembali digantikan oleh bangsa
Jepang. Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat sedikitpun kepada jepang melalui
perjanjian Kalijati pada tanggal 8 maret 1942. Masa pendudukan Jepang dimulai
pada tahun 1942 dan berakhir pada 17 agustus 1945. Di Indonesia, Jepang
membentuk beberapa organisasi. Organisasi yang dibuat Jepang antara lain adalah
PETA ( Pembela Tanah Air ), HEIHO ( pasukan Indonesia buatan Jepang ), PUTERA,
JAWA HOKOKAI ( penggantinya Putera ).
Pada awalnya
semua kedatangan pasukan Jepang disambut dengan hangat oleh bangsa
Indonesia. Namun pada saat itu dalam kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda
dengan Negara imperialis lainnya. Jepang termasuk negara imperialis baru,
seperti halnya Negara Jerman dan Italia. Sebagai Negara imperialis baru, Jepang
membutuhkan bahan-bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industrinya dan pasar
bagi barang-barang industrinya di sana. Oleh karena itu, daerah jajahan menjadi
sangat penting, yang artinya mungkin bagi kemajuan industri kebutuhan Negara
Jepang sendiri tanpa memikirkan Negara orang lain. Apakah artinya kemajuan
industri apabila tidak didukung dengan bahan - bahan mentah ( baku ) yang cukup
dengan harga yang murah dan pasar barang hasil industri yang luas. Dengan
demikian hasilnya, jelas bahwa tujuan kedatangan Balatentara Jepang ke
Indonesia adalah untuk menanamkan kekuasaannya, untuk menjajah Indonesia.
Artinya, pengakuan sebagai ‘saudara tua’ merupakan semboyan yang penuh
kepalsuan. Hal itu dapat dibuktikan dari beberapa kenyataan yang terjadi selama
pendudukan Balatentara Jepang di Indonesia. Bahkan, perlakuan pasukan Jepang
lebih kejam sehingga bangsa Indonesia mengalami kesengsaraan.
2.
Perlawanan & Persiapan Rakyat Indonesia
a.
Perlawanan Rakyat Terhadap Penjajah
Perlawanan itu terhadap
penjajahan Jepang banyak dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Di daerah
Cot Plieng Aceh perlawanan terhadap Jepang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil (
seorang guru ngaji di daerah tersebut ). Usaha Jepang untuk membujuk sang ulama
tidak berhasil, sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di pagi buta
sewaktu rakyat sedang melaksanakan shalat Subuh. Dengan persenjataan
sederhana/seadanya rakyat berusaha menahan serangan dan berhasil memukul mundur
pasukan Jepang untuk kembali ke Lhokseumawe. Begitu juga dengan serangan kedua,
berhasil digagalkan oleh rakyat. Baru pada serangan terakhir (ketiga) Jepang
berhasil membakar masjid sementara pemimpin pemberontakan (Teuku Abdul Jalil)
berhasil meloloskan diri dari kepungan musuh, namun akhirnya tertembak saat
sedang shalat.
Perlawanan lain yang terkenal
lainnya adalah perlawanan PETA di daerah Blitar, Jawa Timur. Perlawanan ini
dipimpin oleh Syodanco Supriyadi, Syodanco Muradi, dan Dr. Ismail. Perlawanan
ini disebabkan karena persoalan pengumpulan padi, Romusha maupun Heiho yang
dilakukan secara paksa dan di luar batas perikemanusiaan. Sebagai putera rakyat
para pejuang tidak tega melihat penderitaan rakyat. Di samping itu sikap para
pelatih militer Jepang yang angkuh dan merendahkan prajurit-prajurit Indonesia.
Perlawanan PETA di Blitar merupakan perlawanan yang terbesar di Jawa. Tetapi
dengan tipu muslihat Jepang melalui Kolonel Katagiri (Komandan pasukan Jepang),
pasukan PETA berhasil ditipu dengan pura-pura diajak berunding. Empat perwira
PETA dihukum mati dan tiga lainnya disiksa sampai mati. Sedangkan Syodanco
Supriyadi berhasil meloloskan diri.
b.
Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Pemerintahan Jepang di
Indonesia berakhir setelah Jepang kalah dari tentara sekutu di Perang Dunia II.
Dua kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom oleh tentara
sekutu. Setelah mendengar adanya kekalahan Jepang, dibentuklah BPUPKI (Badan
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Junbi Cosakai
yang diketuai oleh Radjiman Widyodiningrat. Nama BPUPKI diganti menjadi PPKI
(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Junbi Inkai untuk
lebih menegaskan keinginan dan tujuan bangsa Indonesia untuk merdeka.
Soekarno, Hatta selaku pimpinan
PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke
Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan
Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada
Indonesia. Namun pada tanggal 10 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar
berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang
bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk
kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang.
Saat Soekarno, Hatta dan
Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sutan Syahrir mendesak agar Soekarno
segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat
sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah
kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara
yang anti dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil
pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah,
dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang
besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap.
Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan
kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI).
Sementara itu Syahrir
menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI
hanya merupakan ‘hadiah’ dari Jepang. Setelah mendengar Jepang menyerah pada
tanggal 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin
terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat
proklamasi. Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke rumah Laksamana
Muda Maeda, di Jalan Medan Merdeka Utara. Maeda menyambut kedatangan mereka
dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat.
Sepulang dari Maeda, Soekarno
dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) pada pukul 10 pagi 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan
Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan
persiapan Proklamasi Kemerdekaan. Sehari kemudian, gejolak tekanan yang
menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan
para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi
tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak
tahu telah terjadinya peristiwa Rengasdengklok.
c.
Naskah Proklamasi yang Ditempatkan di Monumen Nasional
Pada saat itu terjadi sebuah
perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 – 04.00 dini hari.
Teks proklamasi ditulis di ruang makan di laksamana Tadashi Maeda jln Imam
Bonjol No 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh.
Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno
sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik, Sukarni dan Soediro.
Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir.
Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi
Indonesia itu diketik oleh Sayuti melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di
kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo,
Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul
10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat
tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh bu Fatmawati,
dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota Jakarta saat
itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor.
Pada
awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia menolak dengan alasan
pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu
ditunjuklah Latief Hendraningrat, seorang prajurit PETA, dibantu oleh Soehoed
untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi
bendera Merah Putih (Sang Saka Merah Putih), yang dijahit oleh Fatmawati
beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu
Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di
Museum Tugu Monumen Nasional.
B.
Masa Kemerdekaan
1.
Konflik Indonesia dan Belanda
Atas nama bangsa Indonesia
Proklamasi Kemerdekaan telah dikumandangkan oleh Bung Karno didampingi oleh
Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Satu langkah maju sudah ada pada
genggaman bangsa Indonesia melalui Proklamasi kemerdekaan tersebut. Sebagai
negara yang baru memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia mendapat simpati dari
bangsa-bangsa di dunia. Hal ini tampak dari adanya pengakuan negara lain
terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945. Sebagai sebuah negara merdeka, maka pada
tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar (UUD 1945) dan pemilihan
Presiden yaitu Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden.
Semula rakyat Indonesia menyambut
dengan senang hati kedatangan Sekutu, karena mereka mengumandangkan perdamaian.
Akan tetapi, setelah diketahui bahwa Netherlands Indies Civil Administration
(NICA) di bawah pimpinan Van der Plass dan Van Mook ikut di dalamnya,sikap
rakyat Indonesia menjadi curiga dan bermusuhan. NICA adalah organisasi yang
didirkanorang-orang Belanda yang melarikan diri ke Australiasetelah Belanda
menyerah pada Jepang. Organisasi ini semula didirikan dan berpusat di
Australia.
Keadaan bertambah buruk karena NICA
mempersenjatai kembali KNIL setelah dilepas Oleh Sekutu dari tawanan Jepang.
Adanya keinginan Belanda berkuasa di Indonesia menimbulkan pertentangan, bahkan
diman-mana terjadi pertempuran melawan NICA dan Sekutu. Tugas yang diemban oleh
Sekutu yang dalam hal ini dilakukan oleh Allied Forces Netherlands East Indies
(AFNEI) ternyata memiliki agenda yang terselubung. Kedatangan pasukan Sekutu
justru diboncengi oleh NICA yang tidak lain adalah orang-orang Belanda yang
ketika Jepang dating melarikan diri ke Australia dan membentuk kekuatan di
sana. Mereka memiliki keinginan untuk menghidupkan kembali Hindia Belanda.
Dengan demikian sikap Indonesia yang semula menerima kedatangan Sekutu menjadi
penuh kecurigaan dan kemudian berkembang menjadi permusuhan.
2.
Pertempuran 10 November 1945 di
Surabaya
Peristiwa di Surabaya itu merupakan
rangkaian peristiwa yang dimulai sejak kedatangan pasukan Sekutu dengan bendera
AFNEI di Jawa Timur. Khusus untuk Surabaya, Sekutu menempatkan Brigade 49,
yaitu bagian dari divisi ke-23 Sekutu. Brigade 49 dipimpin Brigjen A.W.S.
Mallaby yang mendarat 25 Oktober 1945. Pada mulanya pemerintah Jawa Timur
enggan menerima kedatangan Sekutu. Kemudian dibuat kesepakatan antara Gubernur
Jawa Timur R.M.T.A. Suryo dengan Brigjen A.W.S. Mallaby. Kesepakatan itu adalah
sebagai berikut.
1) Inggris
berjanji tidak mengikutsertakan angkatan perang Belanda
2) Menjalin
kerja sama kedua pihak untuk menciptakan kemanan dan ketentraman
3) Akan
dibentuk kontrak biro
4) Inggris
akan melucuti senjata Jepang
Dengan kesepakatan itu, Inggris
diperkenankan memasuki kota Surabaya. Ternyata pihak Inggris ingkar janji. Itu terlihat
dari penyerbuan penjara Kalisosok 26 Oktober 1945. Inggris menduduki pangkalan
udara Tanjung Perak tanggal 27 Oktober 1945, serta menyebarkan pamflet yang
berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjatasenjata
mereka. Kontrak senjata antar Sekutu dan rakyat Surabaya sudah terjadi sejak 27
Oktober 1945. Karena terjadi kontak senjata yang dikhawatirkan meluas, Presiden
Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta mengadakan perundingan. Kedua belah
pihak merumuskan hasil perundingan sebagai berikut.
1) Surat-surat
selebaran/pamflet dianggap tidak berlaku
2) Serikat
mengakui keberadaan TKR dan Polisi Indonesia
3) Seluruh
kota Surabaya tidak lagi dijaga oleh Serikat, sedangkan kampkamp tawanan dijaga
bersama-sama Serikat dan TKR
4) Tanjung
Perak dijaga bersama TKR, Serikat, dan Polisi Indonesia
Walaupun sudah terjadi perundingan,
akan tetapi di berbagai tempat di kota Surabaya tetap terjadi bentrok senjata
antara Serikat dan rakyat Surabaya yang bersenjata. Pertempuran seru terjadi di
Gedung Bank Internatio di Jembatan Merah. Gedung itu dikepung oleh para pemuda
yang menuntut agar pasukan A.W.S. Mallaby menyerah. Tuntutan para pemuda itu
ditolak pasukan Serikat. Karena begitu gencarnya pertempuran di sana, akibatnya
terjadi kejadian fatal, yaitu meninggalnya A.W.S. Mallaby tertusuk bayonet dan bambu
runcing.
Peristiwa ini terjadi tanggal 30
Oktober 1945. Dengan meninggalnya A.W.S. Mallaby, pihak Inggris memperingatkan
rakyat Surabaya dan meminta pertanggungjawaban. Mereka mengancam agar rakyat
Surabaya menyerah dan akan dihancurkan apabila tidak mengindahkan seruan itu.
Ultimatum Inggris bermakna ancaman balas dendam atas pembunuhan A.W.S. Mallaby
disertai perintah melapor ke tempat-tempat yang ditentukan. Disamping itu,
pemuda bersenjata harus menyerahkan senjatanya. Ultimatum Inggris itu secara
resmi ditolak rakyat Surabaya melalui pernyataan Gubernur Soerjo. Karena penolakan
itu, pertempuran tidak terhindarkan lagi, maka pecahlah pertempuran pada
tanggal 10 November 1945.
Sekutu mengerahkan pasukan infantri
dengan senjata-senjata berat. Peristiwa heroik ini berlangsung hampir tiga
minggu. Dalam pertempuran tersebut, melalui siaran radio, Bung Tomo membakar
semangat arek-arek Suroboyo. Pertempuran yang memakan korban banyak dari pihak
bangsa Indonesia ini diperingati sebagai Hari Pahlawan setiap tanggal 10
November. Peringatan itu merupakan komitmen bangsa Indonesia yang berupa
penghargaan terhadap kepahlawanan rakyat Surabaya sekaligus mencerminkan tekad
perjuangan seluruh bangsa Indonesia.
3.
Pertempuran Ambarawa
Pertempuran ini berlangsung tanggal
20 November sampai dengan 15 Desember 1945 antara TKR dan pasukan Inggris. Peristiwa
itu berawal dari kedatangan tentara sekutu di Semarang tanggal 20 Oktober 1945.
Tujuan semula pasukan itu adalah mengurus tawanan perang. Akan tetapi, ternyata
mereka diboncengi oleh NICA yang kemudian mempersenjatai para tawanan.
Di Ambarawa tanggal 20 Oktober 1945
pecahlah pertempuran antara TKR yang dipimpin Mayor Sumarto dengan tentara
Serikat. Dalam pertempuran itu gugur Letkol Isdiman, Komandan Resimen Banyumas.
Dengan gugurnya Kolonel Isdiman, komando pasukan diambil alih oleh Letnan Kolonel
Sudirman yang saat itu menjabat sebagi panglima divisi Banyumas. Pasukan
Serikat menggunakan para tawanan Jepang yang telah dipersenjatai untuk ikut
bertempur. Mereka juga mengerahkan tank dan senjata berat lainnya.
Pada tanggal 12 Desember 1945,
pasukan Indonesia melancarkan serangan serentak. Setelah bertempur selama empat
hari, akhirnya pasukan Indonesia berhasil mengusir tentara Serikat dari
Ambarawa dan memukul mundur mereka sampai Semarang.
4.
Medan Area
Mr. Teuku M. Hassan yang telah
diangkat menjadi gubernur mulai membenahi daerahnya. Tugas pertama yang
dilakukan Gubernur Sumatera ini adalah menegakkan kedaulatan dan membentuk
Komite Nasional Indonesia untuk wilayah Sumatera. Oleh karena itu, mulai
dilakukan pembersihan terhadap tentara Jepang dengan melucuti senjata dan
menduduki gedung-gedung pemerintah. Pada tanggal 9 Oktober 1945, di Medan
mendarat pasukan Serikat yang diboncengi oleh NICA. Para Pemuda Indonesia dan
Barisan Pemuda segera membentuk TKR di Medan. Pertempuran pertama pecah tanggal
13 Oktober 1945 ketika lencana merah putih diinjak-injak oleh tamu di sebuah
hotel. Para pemuda kemudian menyerbu hotel tersebut sehingga mengakibatkan 96
korban luka-luka. Para korban ternyata sebagian orang-orang NICA. Bentrokan
antar Serikat dan rakyat menjalar ke seluruh kota Medan. Peristiwa kepahlawanan
ini kemudian dikenal sebagai pertempuran “Medan Area”.
5.
Bandung Lautan Api
Istilah Bandung Lautan Api
menunjukkan terbakarnya kota Bandung sebelah selatan akibat politik bumi hangus
yang diterapkan TKR. Peristiwa itu terjadi tanggal 23 Maret 1946 setelah ada
ultimatum perintah pengosongan Bandung oleh Sekutu. Seperti di kota-kota
lainnya, di Bandung juga terjadi pelucutan senjata terhadap Jepang. Di pihak
lain, tentara Serikat menghendaki agar persenjataan yang telah dikuasai rakyat
Indonesia diserahkan kepada mereka. Para pejuang akhirnya meninggalkan Bandung,
tetapi terlebih dahulu membumihanguskan kota Bandung. Peristiwa tragis ini
kemudian dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api.
6.
Tragedi Nasional (Masa Orde Lama)
Tragedi nasional adalah suatu
rangkaian peristiwa yang menimpa bangsa Indonesia. Tragedi ini tentu membawa
akibat yang sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat Indonesia.
Peristiwa-demi peristiwa terjadi pada bangsa Indonesia sekaligus merupakan
ancaman, tantangan dan hambatan. Peristiwa-peristiwa tersebut sangat mengganggu
upaya menata kembali bangsa Indonesia setelah mencapai kemerdekaan.
7.
Pemberontakan PKI Madiun 1948
Peristiwa Madiun tidak dapat
dipisahkan dari pembentukn Fron Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni
1948. FDR adalah kumpulan beberapa partai seperti partai Sosialis, Pesindo,
partaiBuruh, PKI dan Sobsi. Peristiwa Madiun itu diawali dari kota Solo yang
dilakukan oleh para pengikut Muso dan Amir SyarifuddinPada tahun 1948 Muso
kembali dari Rusia. Sekembalinya itu Musobergabung dengan Partai Komunis
Indonesia. Ajaranyang diberikan pada para anggota PKI adalah mengadu domba
kesatuan nasional denganmenyebarkan teror. . Pada tanggal 18 September 1948 di
Madiun tokoh-tokoh PKI memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia.
Orang-orang yang dianggap musuh politiknya dibunuh oleh PKI.
Dengan terjadinya peristiwa Madiun
tersebut, pemerintah dengan segera mengambil tindakan tegas. Pemberontakan
Madiun itu dapat diatasi setelah pemerintah mengangkat Gubernur Militer Kolonel
Subroto yang wilayahnya meliputi Semarang, Pati dan Madiun. Walaupun dalam
menghancurkan kekuatan PKI dalam peristiwa Madiun menelan banyak korban, namun
tindakan itu demi mempertahankan Kemerdekaan yang kita miliki. Ketika Belanda
melakukan agresi terhadap Republik Indonesia, PKI justru menikam dari belakang
dengan melaukan pemberontakan yang sekaligus dapat merepotkan pemerintah
Republik.
8.
Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan)
Salah seorang yang juga menjadi
dalang dalam pemberontakan Andi Aziz adalah Dr. Chr. R.S. Soumokil datang ke
Ambon. Ketika itu Soumokil menjabat sebagai Jaksa Agung Negara Bagian Indonesia
Timut (NIT). Dia mempengaruhi pada anggota KNIL agar membentuk Republik Maluku
Selatan (RMS). RMS kemudian diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950.
Pemerintah berusaha mengakhiri teror yang dilakukan oleh gerombolan RMS
terhadap rakyat Maluku Tengah. Walaupun sudah dilakukan upaya damai, namun RMS
tetap melakukan terror terhadap rakyat.
Pemerintah kemudian mengambil jalan
dengan mengerahkan pasukan untuk meredam pemberontakan tersebut. Pada 14 Juli
1950 pasukan dari APRIS mulai mendarat di Maluku. Pada bulan Desember 1950
seluruh Maluku Tengah dapat dikuasai oleh APRIS. Para pemberontak melarikan
diri ke pulau Seram. Pada tanggal 2 Desember 1953 Somoukil dapat ditangkap dan
dalam Mahkamah Militer Luar Biasa dia dijatuhi hukuman dengan pidana mati.
9.
Gerakan 30 September 1965 (G.30 S / PKI)
Sebagai fakta sejarah setiap orang
Indonesia tidak akan melupakannya, bahwa di negara ini pernah terjadi peristiwa
di tahun 1965 yang dikenal dengan nama Gerakan 30 September yang didalangi oleh
Partai Komunis Indonesia (G30 S/PKI) . Pada dini hari 1 Oktober 1965 mereka
membunuh enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat.
Kesemuanya dibawa ke Desa Lubang Buaya sebelah Selatan pangkalan Udara Utama
Halim Perdanakusuma. Mereka itu adalah:
a.
Menteri/Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad) Letnan Jenderal
Ahmad Yani
b.
Deputy II Men/Pangad, Mayor Jenderal R.Soeprapto
c.
Deputy III Men/Pangad, Mayor Jenderal Harjono Mas Tirtodarmo
d.
Asisten I Men/Pangad, Mayor Jenderal Siswodo Parman
e.
Asisten IV Men/Pangad Brigadir Jenderal Donald Izacus
Panjaitan
f.
Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat, Brigadir
Jenderal Soetojo Siswomihardjo.
g.
Letnan Satu Pierre Andrean Tendean
C.
Masa Orde Lama (1945 – 1966)
Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan
PresidenSoekarno di Indonesia. Ir. Soekarno adalah presiden Indonesiapertama
yang menjabat pada periode 1945 – 1966. Ia memainkanperanan penting
untuk memerdekakan bangsa Indonesia daripenjajahan Belanda. Ia adalah penggali
Pancasila. Ia adalahProklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan
MohammadHatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarnomenandatangani
Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yangkontroversial, yang
isinya – berdasarkan versi yang dikeluarkanMarkas Besar Angkatan
darat – menugaskan Letnan JenderalSoeharto untuk mengamankan dan menjaga
keamanan negara daninstitusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Letnan
JenderalSoeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) danmengganti
anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah pertanggung jawabannya ditolak
Majelis Permusyawaratan RakyatSementara (MPRS) pada sidang umum ke empat tahun
1967,Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presidenpada
Sidang Istimewa MPRS di tahun yang sama dan mengangkatSoeharto sebagai pejabat
Presiden Republik Indonesia.
Pemerintahan Soekarno pada era 1960-an, masa ekonomi surut di Indonesia. Saat itu harga-harga
melambung tinggi, sehingga padatahun 1966 mahasiswa turun ke jalan untuk
mencegah rakyat yangturun. Mereka menuntut Tritura. Jika saat itu rakyat yang
turun,mungkin akan terjadi people power seperti yang terjadi di Philipina.Pemerintahanj
Rezim Militer (Orba) cukup baik pada era 1970-an dan1980-an, namun akhirnya
kandas di penghujung 1990-an karenaketimpangan dari pemerintah itu sendiri. Di
pemerintahan Soekarnomalah terjadi pergantian sistem pemerintahan berkali-kali.
Liberal,terpimpin, dan sebagainya mewarnai politik Orde Lama. Rakyat muakakan
keadaan tersebut. Pemberontakan PKI pun sebagiandikarenakan oleh kebijakan Orde
Lama. PKI berhaluan sosialisme/komunisme (Bisa disebut Marxisme atau Leninisme)
yangberdasarkan asas sama rata, jadi faktor pemberontakan tersebutadalah
ketidakadilan dari pemerintah Orde Lama.
Masa orde lama yaitu masa pemerintahan
yg dimulai dariproklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 sampai masa
terjadinyaG30 S PKI. Dizaman orde lama partai yang ikut pemilu sebanyak
lebihdari 25 partai peserta pemilu. Masa orde lama ideologi partai
berbedaantara yang satu dengan lainnya, ada Nasionalis PNI-PARTINDO-IPKI-dll,
Komunis PKI; Islam NU-MASYUMI- PSII-PI PERI, SosialisPSI-MURBA, Kristen
PARKINDO dll. Pelaksanaan Pemilu pada OrdeLama hampir sama seperti sekarang.
1.
Penerapan Demokrasi Orde Lama
Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkanparadigma
yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi olehtajamnya konflik ideologi.
Pada saat itu kondisi politik dan keamanandalam negeri diliputi oleh kekacauan
dan kondisi sosial-budaya beradadalam suasana transisional dari masyarakat
terjajah (inlander) menjadimasyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa
pencarian bentukimplementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan.
Pancasiladiimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa ordelama.
Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaituperiode 1945-1950,
periode 1950-1959, dan periode 1959-1966.
Orde
Lama telah dikenal prestasinya dalam memberi identitas,kebanggaan nasional dan
mempersatukan bangsa Indonesia. Namundemikian, Orde Lama pula yang memberikan
peluang bagikemungkinan kaburnya identitas tersebut (Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945). Beberapa peristiwa pada Orde Lama yangmengaburkan
identitas nasional kita adalah; Pemberontakan PKI padatahun 1948, Demokrasi
Terpimpin, Pelaksanaan UUD Sementara1950, Nasakom dan Pemberontakan PKI 1965.
2.
Pembentukan
Konstituante dan Demokrasi TerpimpinPresiden Soekarno
(1950-1959)
Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar,
padasaat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatuNegara
Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian,Negara Republik
Indonesia, Negara Indonesia Timur, & NegaraSumatera Timur dihasilkan
perjanjian pembentukan Negara Kesatuanpada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17
Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang
DasarSementara Republik Indonesia 1950 yg menganut sistem kabinet parlementer. Era 1950-1959 adalah di
mana presiden Soekarno memerintahmenggunakan konstitusi Undang-Undang
Dasar Sementara RepublikIndonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17
Agustus 1950sampai 6 Juli 1959.
3.
Kabinet-kabinet Era Order Lama
Pada
masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasipolitik yg tak
stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini.
1. 1950-1951-Kabinet Natsir
2. 1951-1952-Kabinet Sukiman-Suwirjo
3. 1952-1953-Kabinet Wilopo
4. 1953-1955-Kabinet Ali Sastroamidjojo I
5. 1955-1956-Kabinet Burhanuddin Harahap
6. 1956-1957-Kabinet Ali Sastroamidjojo II
7. 1957-1959-Kabinet Djuanda
4. Konstituante, Sistem Parlementer
Orde Lama
Konstituante
diserahi tugas membuat undang-undang dasar ygbaru sesuai amanat UUDS 1950. Namun
sampai tahun 1959 badan inibelum juga bisa membuat konstitusi baru. Presiden
Soekarnomenyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPRhasil pemilu
yg berisi ide untuk kembali pada UUD 1945. Akhirnya,Soekarno mengeluarkan
Dekrit 5 Juli 1959, yg membubarkanKonstituante.
5. Dekrit Presiden 5 Juli
1959, Demokrasi TerpimpinDekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yg
mengakhiri masaparlementer & digunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah
inilazim disebut masa Demokrasi TerpimpinIsi Dekrit Presiden 5 Juli 1959
- Kembali berlakunya UUD 1945 & tak berlakunya lagi UUDS 1950
- Pembubaran Konstituante
- Pembentukan MPRS & DPAS
6. Perekonomian Indonesia Masa Orde Lama
Ketika
negara kita sudah merdeka, pada tahun 1945 . Kondisi keadaanperekonomian
negara kita sangat buruk, hal itu disebabkan karena :
1. Inflasi
yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnyalebih dari satu mata
uang di negara kita yang sangat tidakterkendali. Pada waktu itu, untuk
sementara waktu pemerintah RImenyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah
RI, yaitu matauang De Javashe Bank ,mata uang pemerintah Hindia
Belanda,danmata uang pendudukan Jepang. banyaknya uang yang beredar dinegara
kita menyebabkan harga-harga di negara kita menjadimeningkat.
2.
Adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November1945 untuk menutup
pintu perdagangan luar negeri RI.
3. Kas negara kosong.
4. Ekspliotasi besar-besaran dimasa penjajahan.
7. Usaha-Usaha yang dilakukan untuk mengatasi
kesulitan ekonomi
1. Bangsa
kita melakukan Program Pinjaman oleh menteri keuanganIR.
2.
Upaya melakukan blokade dengan menawarkan bantuan padisebanyak 500.000 ton ke India (karena india merupakan Negara yang mempunyai nasib sama seperti
Indonesia yang pernah di jajah) dan india menyerahkan obat-obatan ke
Indonesia.
3.
Konferensi Ekonomi pada bulan februari 1946, yang tujuannyauntuk memperoleh
kesepakatan yang bulat ketika menanggulangimasalah-masalah ekonomi yang
mendesar, seperti : masalahproduksi, makanan, sandang.
4. Pembentukan
Planning Board (Badan Perancang Ekonomi ) padatanggal 19 januari 1947.
8. Pada masa orde lama ada dua pelaksanaan
1. Masa demokrasi liberal
Demokrasi
yang dipakai adalah demokrasi parlementer ataudemokrasi liberal. Demokrasi pada
masa itu telah dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik. Ketegangan
politik demokrasiliberal atau parlementer disebabkan hal-hal sebagai berikut:
-Dominanya
politik aliran maksudnya partai politik yangsangat mementingkan kelompok atau
alirannya sendiri dari padamengutamakan kepentingan bangsa
- Landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah.
- Tidak mampunya para anggota konstituante bersidang dalammennetukan
dasar negara.
2. Masa demokrasi terpimpin
Menurut
Ketepan MPRS no. XVIII/MPRS /1965 demokrasitrepimpin adalah kerakyatan yang
dipimpn oleh hikmat
kebijaksamaan
dalam permusyawaratan/perwakilan. Demokrasiterpimpin merupakan kebalikan dari
demokrasi liberal dalamkenyataanya demokrasi yang dijalankan Presiden
Soekarnomenyimpang dari prinsip-prinsip negara demokrasi.Penyimpanyantersebut
antara lain:
a. Kaburnya sistem
kepartaian dan lemahnya peranan partai politik
b. Peranan parlemen yang lemah
c. Jaminan hak-hak dasar warga negara
masih lemah
d. Terjadinya
sentralisasi kekuasaan pada hubungan antara pusatdan daerah
e.
Terbatasnya kebebasan pers sehingga banyak media masayang tidak dijinkan
terbit.
Akhirnya dari demokrasi terpimpin memuncak denganadanya
pemberontakan G 30 S / PKI pada tanggal 30 September1965. Demokrasi terpimpin
berakhir karena kegagalan presidenSoekarno dalam mempertahankan keseimbangan
antara kekuatanyang ada yaitu PKI dan militer yang sama-sama berpengaruh.
PKIingin membentuk angkatan kelima sedangkan militer tidakmenyetujuinya. Akhir
dari demokrasi terpimpin ditandai dengandikeluarkannya surat perintah 11 Maret
1966 dari PresidenSoekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengatasi keadaan.
Pada era orde lama (1955-1961), situasi negara
Indonesiadiwarnai oleh berbagai macam kemelut ditngkat elit pemerintahan sendiri. Situasi kacau (chaos) dan persaingan diantara
elit politikdan militer akhirnya memuncak pada peristiwa
pembunuhan 6 jenderal pada 1 Oktober 1965 yang
kemudian diikuti dengandengan krisi politik dan kekacauan
sosial. Pada massa inipersoalan hak asasi manusia tidak memperoleh perhatian
berarti,bahkan cenderung semakin jauh dari harapan.
D.
Masa Orde Baru
Orde baru
adalah masa untuk mengembalikan Pancasila serta juga UUD sebagai
pedoman bangsa indonesia, Didalam sejarah lahirnya orde baru dengan
melihat tiga point yakni :
- Latar belakang lahirnya orde
baru,
- Perkembangan orde baru
- Kebijakan orde baru.
Latar Belakang Lahirnya Orde Baru
Setelah G3OS/PKI itu
berhasil ditumpas serta berbagai bukti yang berhasil dikumpulkan Menujukan
kearah PKI ( Partai Komunis Indonesia), kemudian Akhirnya diambil
suatu kesimpulan bahwa PKI ( Partai Komunis Indonesia) merupakan
dalang dari gerakang ini, PKI ( Partai Komunis Indonesia) ialah yang
melatar belakangi terjadi peristiwa G30S/PKI. Gerakan tersebut pun
menyebabkan rakyat marah terhadap PKI (Partai Komunis Indonesia)
yang diikuti dengan berbagai demonstrasi yang menuntut pembubaran
PKI dan juga organisasi massanya (ormasnya) serta juga tokoh-tokohnya
diberikan sebuah sanksi dengan cara diadili.
Panglima Kostrad atau
Pangkopkamtib Mayor Jenderal Soeharto yang diangkat ialah sebagai Menteri,
Panglima Angkatan Darat melakukan suatu tindakan pembersihan terhadap
adanya unsur-unsur PKI serta ormasnya. Latar belakang dari lahirnya Orde baru tersebut
juga dipelopori Masyarakat luas yang terdiri atas berbagai unsur seperti :
Dukungan dari berbagai Kalangan
antara lain ialah :
Berbagai Partai politik,
Berbagai Organisasi massa
Perorangan,
Berbagai Pemuda,
Berbagai mahasiswa,
Berbagai pelajar,
Berbagai kaum wanita
Dari
kalangan-kalangan ini bersama-sama kemudian mendirikan satu kesatuan aksi
didalam bentuk Front Pancasila untuk dapat menghancurkan para pendukung
G3OS/PKI Front Pancasila itu menduga bahwa PKI adalah dalang dari
peristiwa itu serta Front Pancasila juga menuntut untuk dapat
dilakukannya penyelesaian politis terhadap mereka yang terlibat didalam gerakan
tersebut . Dengan Berbagai Aksi yang datang yang mempunyai Satu
tujuan menentang G30S/PKI atau juga Gerakan pada 30 September tahun 1965
itu di antaranya ialah Kesatuan :
KAMI (Aksi Mahasiswa
Indonesia),
KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar
Indonesia),
KAPPI ( Kesatuan Aksi Pemuda
Pelajar Indonesia).
KASI ( Kesatuan Aksi
Sarjana Indonesia) dan lain sebagainya.
Dari
bermacam kalangan yang menjadi kesatuan yang tergabung didalam Front
Pancasila itu kemudian lebih dikenal dengan “Angkatan 66”. Mereka yang
tergabung didalam Front Pancasila tersebut mengadakan demonstrasi diberbagai
tempat. Front Pancasila tersebutmelanjutkan aksinya pada Gedung
Sekretariat Negara di Tanggal 8 Januari tahun 1966 dengan mengajukan suatu
penyataan bahwa suatu kebijakan ekonomi pemeritahan tidak boleh di dilaksanakan
atau juga dibenarkan, Lalu Pergerakan Front Pancasila tersebut Berlanjut
ke Halaman Gedung DPR-GR yaitu di tanggal 12 Januri tahun 1966 untuk
mengajukan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) yang isinya ialah sebagai berikut.
Isi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura)
Pembubaran PKI dan
juga organisasi massanya
Pembersihan Kabinet-kabinet Dwikora
Penurunan pada harga-harga barang.
Di tanggal
15 Januari tahun 1966 diadakan sidang paripurna Kabinet Dwikora didalam sebuah
tempat daerah bogor tepatnya di istana Bogor yang di hadiri
dengan wakil-wakil dari mahasiswa. Presiden Republik Indonesia Saat itu
yakni Presiden Ir.Soekarno berfikiran timbulnya berbagai gerakan dari para
mahasiswa itu didalangi oleh Central Intelligence Agency (CIA) yang
lembaganya tersebut bertempat di negara Amerika serikat.
Presiden
Republik indonesia Ir. Soekarno itu menggemukakan perombakan kabinetnya
yaitu di tanggal 21 Februari namun tetapi hal itu tak membuat
adanya perubahan yang kemudian membuat hati rakyat senang disebabkan karena masih
banyak dari anggota kabinetnya yang berada didalam G30S/PKI, Kabinet baru
dikenal dengan”Seratus Menteri”.
Di saat
pelantikan Kabinet tersebut berbagai kalangan ikut hadir seperti ialah
mahasiswa, pelajar, serta juga pemuda mengisi jalan yang tujuan menuju ke
arah Istana Merdeka, Aksi itu terjadi di tanggal 24 Februani tahun
1966, Gerakan-Gerakan dari Berbagai kalangan ditahan oleh Pasukan Cakrabirawa
dan menyebabakan timbulnya bentrokan dari kedua belah pihak , didalam
peristiwa tersebut akhirnya merenggut nyawa seorang mahasiswa Universitas
Indonesia yakni Arief Rahman yang meningal didalam
peristiwa tersebut.
Perkembangan
Kekuasaan Orde Baru
Proses Lahirnya
Orde baru Sejarah lahirnya orde baru (Surat perintah 11 Maret tahun 1966
Supersemar) Soeharto kemudian mengatasi keadaan yang serba tidak menentu serta
juga keadaan tersebut sangat tak terkendali. Setelah peristiwa G3OS/
PKI, negara Republik Indonesia tersebut kemudian dilanda instabilitas politik
akibat dari ketidak tegasnya keputusan keputusan yang diambil didalam perstiwa
tersebut oleh dalam Kepemimpinan Presiden Soekarno serta
juga terpecah belahnya berbagai partai politik yang menjadi sebuah
kelompok yang saling bersiteru antara Pro terhadap presiden serta
juga kontra terhadap adanya kebijakan presiden atau juga yang mendukung
presiden serta juga yang menentang presiden, situasi tersebut
kemudian semakin membahayakan persatuan bangsa indonesia.
Melihat dari
situasi konflik antara pendukung Orde Lama dan Orde Baru semakin bertambah gawat
DPR-GR kemudian berpendapat bahwa situasi konflik tersebut harus segera
diselesaikan dengan secara konstisional. Di tanggal 3 Februari tahun 1967
DPR- GR menyampaikan resolusi serta juga memorandum yang berisikan anjuran
kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera supaya diselenggarakan Sidang
Istimewa MPRS. di tanggal 20 Februari tahun 1967, Presiden Soekarno
kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto untuk menggantikan didalam
Pemerintahannya itu.
Penyerahan
kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto tersebut dikukuhkan
didalam Sidang Istimewa MPRS. MPRS didalam Ketetapannya No. XXXIIIIMPRS/1967
tersebut mencabut kekuasaan pemerintahan negara serta juga Presiden
Soekarno mengangkat Soeharto ialah sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan
adanya Ketetapan MPRS tersebut ,
situasi konflik
yang merupakan sebagai sumber instabilitas politik tersebut telah berakhir
dengan secara konstitusional meskipun situasi konflik tersebut dapat
tanggulangi namun tetapi kristalisasi orde baru tersebut belum selesai . Untuk
menjadikan indonesia kembali dengan normal dilakukan dengan berbagai cara yang
baik serta wajar sehingga mampu untuk dapat mempercepat
serta mendorong pembangunan, hal tersebutlah yang pertama kali
dilakukan didalam bidang politik untuk berlandaskan kepada Pancasila UUD 1945.
Setelahnya bergantinya
kekuasaan itu maka muncullah babak baru didalam sejarah orde baru. Pada
dasarnya , Orde Baru adalah suatu tatanan didalam kehidupan rakyat
indonesia ,bangsa serta juga negara yang diletakkan ialah sebagai mana
mestinya didalam edeologi negara yakni Pancasila serta kembali
menyacu kepada UUD 1945 untuk dapat perbaikan-perbaikan terhadap suatu
penyelewengan yang telah terjadi di masa lampau serta membangun
kembali kekuatan bangsa indonesia dengan cara menumbuhkan kembali,
pembangunan-pembangunan bangsa indonesia, dan juga mengembalikan bangsa
indonesia ke jalan yang lurus yang terselewengkan didalam tuntunan yang
dikenal ialah sebagai Tri Tuntutan rakyat (Tritura).
Pada
dasarnya tuntutan tersebut mengungkapkan Keinginan keinginan rakyat
yang mendalam untuk dapat melaksanakan kehidupan bernegara sesuai dengan
aspirasi didalam kehidupan dalam situasi yang kongkret.
Usaha dalam
penataan kembali kehidupan politik tersebut dimulai di awal tahun
1968 dengan penyegaran DPR-GR. Penyegaran tersebut bertujuan untuk dapat
menumbuhkan hak-hak demokrasi serta juga mencerminkan kekuatan –
kekuatan yang terdapat di dalam masyarakat.
Komposisi
anggota DPR tersebut terdiri dari wakil-wakil partai politik
serta golongan karya. Tahap selanjutnya ialah penyederhanaan
kehidupan kepartaian kehormatan serta juga kekaryaan dengan cara
Pengelompokkan suatu partai politik serta golongan karya. Usaha
tersebut dimulai di tahun 1970 dengan mengadakan suatu serangkaian
konsultasi dengan pimpinan Partai politik tersebut.
Lahirlah
3 kelompok di DPR
Kelompok
Demokrasi Pembangunan yang terdiri serta juga partai-partai PNI, Parkindo,
Katolik IPKI, dan juga Murba.
Kelompok
Persatuan Pembangunan yang terdiri serta partai-partai NU, Partai
Muslimin Indonesia, Ps11 serta juga Perti.
Sedangkan
kelompok organisasi profesi ialah seperti organisasi buruh, organisasi
pemudaorganisasitani serta juga nelayan organisasi seniman dan lain
sebagainya yang tergabung dalam kelompok Golongan Karya.
Kebijakan
Pemerintah Orde Baru
Setelah berhasil
mengembalikan kondisi politik bangsa Indonesia yang
kemudian mengambil langkah selanjutnya yang dilaksanakan didalam
Pembangunan-Pembangunan diseluruh Republik Indonesia yang dapat dikatakan
berskala Nasional. Didalam Pembangunan berskala Nasional tersebut yang
diharuskan terealisasinya di zaman orde baru dengan melalui
Pembangunan Dalam waktu yang cukup lama atau panjang serta
juga pembangunan yang singkat atau dalam jangka pendek tersebut dirancang
dengan melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita).
Tiap-tiap pelita
tersebut mempunyai misi pembangunan dalam rangka untuk mencapai tingkat
kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk memberikan arah didalam usaha untuk
mewujudkan tujuan nasional tersebut maka MPR sudah menetapkan GBHN (Garis-garis
Besar Haluan Negara) sejak 1973. GBHN adalah suatu pola umum pembangunan
nasional dengan berbagai rangkaian program.
GBHN tersebut
direncanakan didalam pembangunan 5 tahun (Repelita) yang berisikan
program-program konkret yang akan dilaksanakan didalam kurun waktu 5 tahun.
dalam Pelaksanaan Repelita yang bertujuan untuk melakukan Pembangunan yang
berskala nasional yang dimulai sejak di 1969. Pembangunan
itu tidak terlepas dalam Trilogi Pembangunan, berikut ini Trilogi
pembangunan.
Trilogi
Pembangunan
Pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya yang menuju pada
terciptanya keadilan sosial bagi
seluruh rakyat.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi.
Stabilitas Nasional yang sehat dan
dinamis.
Selain itu dikumandangkan juga
bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai akibat pelaksanaan
pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diiringi dalam memeratakan
pembangunan di indonesia, Oleh karna itu dicetuskanlah Pelita III yang isinya
sebagai berikut.
Pelita III didalam pemerintahan
Orde baru terdiri dari Delapan Jalur Pemerataan yakni:
Pemerataan pemenuhan kebutuhan
utama suatu rakyat yaitu kebutuhan pangan, sandang serta
juga kebutuhan tempat tinggal atau juga perumahan
Pemerataan kesempatan untuk
memperoleh pendidikan serta pelayanan kesehatan.
Pemerataan pembagian dalam
pendapatan.
Pemerataan dalam kesempatan kerja.
Pemerataan dalam kesempatan
berusaha.
Pemerataan dalam kesempatan
berpartisipasi dibidang pembangunan terhadap suatu generasi-generasi bangsa
yaitu generasi muda serta generasi kaum wanita.
Pemerataan dalam penyebaran
pembangunan di seluruh wilayah di tanah air.
Pemerataan dalam kesempatan
memperoleh keadilan.
Peristiwa-Peristiwa
Politik Penting Pada Masa Orde Baru
1.
Mengakhiri Konfrontasi
dengan Malaysia
Di masa pemerintahan Presiden Soekarno,
dibentuk suatu Dwikora (Dwi Komando Rakyat) dengan alasan ialah untuk membantu
perjuangan rakyat di Kalimantan Utara. Dwikora tersebut langsung berada di
bawah komando Presiden Soekarno. Dwikora itu mempunyai tugas ialah membantu
rakyat dan juga memerangi neokolonialisme serta neoimperialisme.
tetapi, gerakan tersebut belum berhasil terlaksana, disebabkan
karena bangsa Indonesia itu dikejutkan dengan meletusnya peristiwa
G3OS/PKI.
Peristiwa G3OS/PKI tersebut menyebabkan pusat
perhatian pemerintah Indonesia itu tertuju dalam penyelesaian masalah
dalam negeri.pada saat pemerintahan Indonesia berada di tangan Jenderal
Soeharto, zaman itu dimulai masa pemerintahan Orde Baru. Di masa
pemerintahan Soeharto ialah sebagai Pejabat Presiden hubungan diplomatik dengan
Malaysia dengan melalui kembali dijalin.
Normalisasi suatu hubungan Indonesia—Malaysia
berhasil dicapai supaya dengan ditandatanganinya Jakarta di tanggal 11
Agustus tahun1966. Hal tersebut dilanjutkan dengan penempatan suatu
perwakilan pemerintahan di masing-masing negara.
2.
Kembalinya menjadi
anggota PBB
Selama masa kekuasaan
Presiden Soekarno tersebut, Indonesia menyatakan untuk keluar dari
keanggotanan PBB akibat dari terpilihnya Malaysia ialah sebagai calon kuat
Dewan Keamanan PBB padahal Malaysia tersebut adalah negara boneka Inggris.
Maka dengan itu Indonesia kemudian mengancam akan keluar apabila PBB tetap
mencalonkan Malaysia untuk menjadi anggota dewan Keamanan.
Setelah masa pemerintahan berada dibawah kendali
Soeharto, Indonesia kemudian menyatakan kembali menjadi anggota PBB serta
juga melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh PBB
yakni di tanggal 28 september tahun 1966.
3.
Pendirian ASEAN
Negara Indonesia
tersebut perlu menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain dengan secara
regional ataupun dengan global dengan melalui Organisasi ASEAN. Tujuan
awalnya dari didirikannya ASEAN adalah untuk dapat membendung paham komunis.
serta hubungan kerja sama yang dijalin antar negara daro anggota ASEAN
hampir merambah kearah sektor ekonomi, politik, sosial serta
juga budaya.
4.
Integrasi Timor Timur
ke dalam wilayah Republik Indonesia
Wilayah timor timur
adalah koloni portugas sejak diabad ke 16 tetapi jaraknya yang cukup
jauh maka wilayah Timor Timur tersebut tidak diperhatikan
oleh pemerintahan portugis. Di
tahun 1975 terjadi suatu kekacauan yangmana tidak jelasnya pemerintahan
tersebut untuk meredakan kekacauan yang terjadi di Timor timur sebagaian
masyakarat timor-timur tersebut menginginkan bergabung dengan indonesia
serta para partai politik di Timor-timur oleh sebab itu Timor-timor
dengan secara resmi bergabung di republik indonesia di bulan juli tahun
1976 di masa pemerintahan presiden soeharto tetapi ada juga partai
politik yang tidak setuju dengan hal tersebut yaitu fretilin yang terus-menerus
memperjuangkan hak-haknya.
Dan pada
saaat presiden habibie menjabat sebagai presiden RI 1999, ia
merasa bahwa Timor-timur tersebut merupakan duri didalam daging yang
memberikan 2(dua) pilihan yakni bersatu atau berpisah. Dengan digelarnya
suatu ajak pendapat. pada akhirnya Timor-timur tersebut resmi keluar dari
negara kesatuan Republik Indonesia serta membentuk sendiri negara
dengan nama Republik Demokrasi Timor Lorose atau juga Timor timur.
BAB III
PENUTUP
A.
Simpulan
Berdasarkan uraian bahasan “Sejarah
Bangsa Indonesia” dapat disimpulkan bahwa:
1.
Beberapa peristiwa
penting yang terjadi di sekitar proklamasi, diantaranya peristiwa
Rengasdengklok, penyusunan teks proklamasi, dan detik-detik proklamasi. Pada
peristiwa Rengasdengklok, para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke
Rengasdengklok. Mereka didesak untuk segera memproklamasikan negara Indonesia
merdeka.
2.
Perumusan teks
proklamasi dilakukan tanggal 16 Agustus 1945 di rumah laksamana Maeda yang
terletak di jalan Imam Bonjol no. 1 Jakarta. Para perumus teks Proklamasi
adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Ahmad soebardjo. Teks Proklamasi
ditulis tangan oleh Bung Karno dan diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi
ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, atas nama bangsa
Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali dikumandangkan tanggal
17 Agustus 1945 bertepatan pada hari Jum’at, di jalan Pegangsaan Timur No. 56
Jakarta (sekarang Jalan Proklamasi).
3.
Organisasi yang sangat
berperan dalam mewujudkan kemerdekaan adalah BPUPKI dan PPKI. BPUPKI diketuai
oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat, sedangkan PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno.
BPUPKI telah berhasil menyusun dasar negara dan rancangan UUD. Dalam sidangnya
yang pertama tanggal 18 Agustus 1945, PPKI telah menetapkan tiga keputusan penting
yaitu mengesahkan dan menetapkan UU RI, yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945,
mengangkat presiden dan wakil presiden, dan membentuk Komite Nasional Indonesia
Pusat (KNIP). Tokoh-tokoh penting dalam peristiwa proklamasi adalah Ir.
Soekarno, Drs. Moh. Hatta,Ahmad subardjo, dan Fatmawati.
4.
Sesuai dengan
pernyataan politik yang dikeluarkan oleh ratu Belanda Wilhelmina tanggal 6
Desember 1942, maka Belanda bermaksud kembali lagi ke daerah jajahannya,
kembali sehabis Perang Dunia II. Belanda datang ke Indonesia sebagai
pegawai-pegawai NICA yang bersama-sama dengan Inggris mendarat pada tanggal 24
Agustus 1945.
5.
Setelah kemerdekaan
dikumandangkan peristiwa-peristiwa heroik pun tidak terbendungkan di berbagai
daerah yaitu : Pertempuran lima hari di Semarang, Pertempuran Surabaya,
Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Pertempuran Bandung Lautan Api,
Pertempuran Margarana, Pertempuran Laut Aru, Tindakan Heroik di Yogyakarta,
Peristiwa 11 Nopember 1946 di Sulawesi Selatan, Tindakan Heroik di Aceh,
Tindakan Heroik di Palembang, Tindakan Heroik di Kalimantan, Peristiwa Merah
Putih di Manado, Tindakan Heroik di Nusa Tenggara, Tindakan Heroik di Papua,
Tindakan Heroik di Padang dan Bukit Tinggi, Tindakan Heroik di Surakarta,
Tindakan Heroik di Pulau Sumbawa, dan Tindakan Heroik di Lampung.
6.
Orde Lama adalah
sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Ir. Soekarno
adalah presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 – 1966.
7.
Soekarno menandatangani
Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang kontroversial, yang isinya –
berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan darat – menugaskan
Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan
institusi kepresidenan.
8.
Orde Baru adalah era
pemerintahan Soeharto dari tahun 1966-1998 yang menggantikan Orde Lama yaitu
pada masa pemerintahan Soekarno.
9.
Perombakan besar pada
masa orde baru oleh Soeharto berpengaruh besar pada majunya Negara Indonesia,
namun seiring dengan banyaknya korupsi merajalela pada zaman itu ada pula
pengaruh negatifnya.
10. Era
reformasi adalah era pemerintahan dari turunnya Soeharto yaitu B.J. Habibie
sampai pemerintahan ini dari tahun 1998 sampai sekarang.
11. Pada
era reformasi ini diberlakukanya pemilihan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil dibawah pemerintahan B.J. Habibie (pertama kalinya)
12. Pada
masa era reformasi orang bebas mengemukakan pendapatnya baik dalam rapat-rapat
umum atau unjuk rasa (demonstrasi) dan dikeluarkanyan UU No. 9 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
DAFTAR PUSTAKA
(Sumber:
Sejarah untuk SMA kelas XII jilid 3, Penerbit erlangga, Penulis : Drs. Iwayan
Badrika, M.Si hal : 122-126 )
Comments
Post a Comment
BC Adetya Rakasihwi - tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE